Tampilkan postingan dengan label BRIDA NTB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BRIDA NTB. Tampilkan semua postingan

Jumat, 31 Juli 2026

Tingkatkan Nilai Tambah Komoditas Lokal, BRIDA NTB Gandeng BRIN



Lombok Barat, arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pemanfaatan hasil riset sebagai dasar pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Upaya tersebut diwujudkan dalam Rapat Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Penelitian antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB dan Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN yang berlangsung di Aula BRIDA NTB, Jumat (31/7/2026).

Pertemuan tersebut menghasilkan penyelarasan fokus riset pada sejumlah kebutuhan strategis daerah, yakni pengembangan industri pakan berbasis jagung, teknologi pengawetan nira menjadi minuman kemasan, pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta dukungan riset bagi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Kesepakatan ini menjadi langkah awal mempercepat hilirisasi hasil penelitian agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Rapat dipimpin Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi dan dihadiri peneliti dari Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN, kelompok kerja riset BRIDA, serta tim penyusun program penelitian dan inovasi daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur NTB untuk memperkuat riset yang mendukung penyelesaian persoalan strategis daerah.

Dalam arahannya, Aryadi menegaskan bahwa BRIDA memiliki peran menghubungkan hasil penelitian dengan implementasi di lapangan sehingga riset tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, tetapi mampu melahirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu kebutuhan paling mendesak adalah meningkatkan nilai ekonomi jagung. Selama ini NTB dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional, namun sebagian besar hasil panen masih dipasarkan sebagai bahan baku sehingga nilai tambahnya dinikmati daerah lain.

"Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana jagung tidak hanya diproduksi, tetapi dapat diolah menjadi pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Jika ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi, maka industri pakan di NTB akan lebih kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani," ujar Aryadi.

Ia menjelaskan, riset yang sedang disiapkan diarahkan untuk menemukan sumber protein alternatif, seperti kelor, lamtoro, limbah udang vaname maupun limbah ikan, sehingga formulasi pakan dapat diproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal. Selain meningkatkan nilai tambah jagung, pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan industri pakan yang berkelanjutan.

Selain hilirisasi jagung, Aryadi juga menekankan pentingnya pengembangan nira aren sebagai produk unggulan daerah. Berdasarkan hasil penelitian bersama Universitas Mataram, nira memiliki potensi dikembangkan menjadi minuman segar dalam kemasan yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan hanya diolah menjadi gula aren. Teknologi pengawetan produk menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat didukung melalui kolaborasi dengan BRIN.

Sementara itu, tim peneliti Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN, Dr. Ir Etty Pratiwi, memaparkan sejumlah inovasi yang berpotensi diterapkan di NTB, di antaranya pemanfaatan limbah pertanian melalui teknologi mikroba pelarut zinc untuk meningkatkan kesuburan tanah, pengembangan pupuk berbahan rumput laut, serta pengolahan bonggol jagung menjadi biochar yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mengurangi limbah pertanian.

Perwakilan BRIN, Dr. Andari Risliawati, menyampaikan bahwa kebutuhan riset dari Pemerintah Provinsi NTB akan diprioritaskan berdasarkan urgensi dan kesiapan implementasinya. Menurutnya, pengembangan produk minuman kemasan berbahan nira menjadi salah satu program yang relatif cepat diwujudkan, sementara pengembangan industri pakan berbasis jagung memerlukan kolaborasi lintas sektor karena melibatkan rantai produksi yang lebih panjang.

Dalam kesempatan yang sama, kelompok kerja riset BRIDA menjelaskan bahwa usulan prioritas Gubernur NTB akan diintegrasikan ke dalam berbagai skema pendanaan penelitian nasional. Beberapa komoditas lokal, seperti nira aren dan manggis, juga dipersiapkan sebagai fokus penelitian lanjutan bersama Universitas Mataram untuk mendukung hilirisasi produk unggulan daerah.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara BRIDA, BRIN, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi NTB berharap hasil riset dapat lebih cepat diimplementasikan menjadi inovasi yang berdampak nyata, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kamis, 16 Juli 2026

BRIDA NTB Siapkan Stimulus Rp30 Juta per Proposal untuk Sayembara Peneliti Muda 2026



Lombok Barat, arAhLensa.com - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Tim Evaluasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat perdana ini, adalah persiapan pelaksanaan Sayembara Riset dan inovasi bagi para peneliti muda NTB Tahun 2026. Rapat berlangsung di Aula BRIDA NTB, Kamis (16/7/2026), dipimpin  Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi. 

Rapat ini menghadirkan Tim Evaluasi yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Selain melaksanakan tugas akselerasi kegiatan riset dan inovasi agar berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, Tim ini juga bertugas menilai kualitas proposal dalam sayembara sekaligus memastikan hasil riset memiliki nilai terapan, manfaat ekonomi, serta mendukung penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan tersebut, dipetakan pula tahapan pelaksanaan sayembara, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembuatan desain brosur, sosialisasi, pendaftaran secara daring, seleksi administrasi, evaluasi proposal, pemaparan hasil riset, hingga sidang dewan juri.

Putu Aryadi menegaskan bahwa BRIDA terus memperkuat arah kebijakan riset dan inovasi berbasis terapan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, seluruh penelitian yang didukung pemerintah daerah harus selaras dengan RPJMD dan roadmap pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Provinsi NTB, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Kita ingin setiap inovasi tidak hanya berhenti pada konsep atau laporan penelitian, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, pendampingan di lapangan, serta penyusunan *policy paper* sebagai dasar penguatan NTB menuju Rumah Inovasi Daerah," ujar Aryadi.

Sebagai contoh, Aryadi menyampaikan pengalaman riset yang pernah dikembangkan BRIDA melalui pemanfaatan pupuk kompos berbahan baku kotoran sapi dan kelelawar untuk budidaya anggur lokal. Riset tersebut berkembang menjadi inovasi pengolahan anggur menjadi berbagai produk, seperti minuman wine tanpa alkohol dan wine berbumbu rempah yang diminati wisatawan. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pertanian melalui budidaya anggur dan penggunaan pupuk organik dengan melibatkan kolaborasi bersama perguruan tinggi, termasuk Universitas Mataram.

Rapat turut dihadiri praktisi, akademisi, serta perwakilan perguruan tinggi, di antaranya Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Perwakilan dari Unram mengusulkan agar sebelum sosialisasi dilaksanakan, BRIDA terlebih dahulu menyiapkan panduan teknis, mekanisme seleksi substansi, serta ketentuan yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penyusunan proposal penelitian.

Masukan juga disampaikan Afif Amrullah dari ULM yang menyoroti pentingnya kejelasan tahapan implementasi hasil inovasi setelah proses seleksi. Ia mengusulkan penyempurnaan ketentuan mengenai kualifikasi pengusul, klasifikasi peneliti muda, batas jumlah proposal yang dapat diajukan dalam satu tahun, hingga kewajiban menghasilkan luaran berupa inovasi yang diterapkan, publikasi ilmiah, serta rekomendasi kebijakan.

Melalui SOP yang dimatangkan ini, Tim Evaluasi akan menyeleksi inovasi dari para peneliti muda. Pemprov NTB sendiri telah menyiapkan stimulus dana APBD sebesar Rp30 juta per proposal untuk 15 inovasi terpilih. Fokus riset nantinya akan diarahkan pada tiga program prioritas daerah: penanganan kemiskinan, ketahanan pangan (stunting), dan pengembangan pariwisata.

Senin, 04 Mei 2026

Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Konversi Motor Listrik



Lombok Barat, arAhLensa.com - Upaya percepatan transisi energi bersih di Provinsi NTB terus diperkuat melalui pengembangan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat BRIDA Senin (28/04/2026), melibatkan perangkat daerah, sekolah kejuruan, dan pemangku kepentingan terkait, disepakati bahwa program konversi motor listrik telah memasuki tahap implementasi dan diarahkan menuju pengembangan berbasis dampak ekonomi. Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain pemanfaatan motor dinas tidak terpakai sebagai bahan konversi massal, peningkatan standar bengkel menuju grade A, serta penguatan sertifikasi dan pengujian produk.

Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penguatan ekosistem kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam mendukung penurunan emisi karbon di daerah. “Diperlukan langkah nyata melalui kolaborasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas produk agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap uji coba, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi implementasi, perwakilan SMK Negeri 3 Mataram menjelaskan bahwa hingga saat ini telah dilakukan konversi terhadap 34 unit motor, dengan 30 unit telah selesai secara administratif. Sementara itu, empat unit lainnya masih dalam proses penyelesaian mutasi dokumen kendaraan. terdapat kendala teknis terkait keterlambatan pengiriman unit ke Bekasi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian ulang sebelum pengujian.

Sementara itu, Dinas Perhubungan menegaskan bahwa secara umum persyaratan menuju sertifikasi grade A telah terpenuhi, baik dari aspek teknis, pelatihan (diklat), hingga penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih diperlukan pengadaan satu peralatan utama yang menjadi syarat wajib sertifikasi.

“Setelah peralatan terpenuhi, kami akan memfasilitasi proses verifikasi lapangan dan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar pengajuan ke kementerian,” jelas perwakilan Dishub.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi dan legalitas, termasuk pengurusan hak kekayaan intelektual. Seluruh rangkaian ini diharapkan dapat mendorong inovasi konversi motor listrik di NTB tidak hanya dimanfaatkan secara internal, tetapi juga berkembang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terciptanya inovasi terapan yang tidak hanya solutif, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Selasa, 28 April 2026

BRIDA NTB Bersama PLN dan BRIN Akselerasi Pengembangan Riset PLTAL Selat Alas



Lombok Barat, arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB terus mematangkan pengembangan riset Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebagai kelanjutan dari penelitian awal yang telah dilakukan pada tahun 2025, BRIDA NTB kini bersinergi dengan PLN Pusat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengakselerasi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Alas.

Rapat koordinasi yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat BRIDA Provinsi NTB pada Selasa (28/04/2026) ini menghasilkan kesepakatan krusial terkait linimasa proyek. Berdasarkan hasil validasi data teknis, fase uji coba pengembangan infrastruktur PLTAL ditargetkan mulai diimplementasikan pada tahun 2028. Langkah terdekat, tim teknis akan segera melakukan pendalaman kajian regulasi dan lingkungan di titik potensial wilayah Pringgabaya, Lombok Timur, mulai 29 April 2026.

Senior Manager PLN Pusat Pengembangan dan Penelitian, Iqbal Felani, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mengeksplorasi potensi arus laut nasional. "Kolaborasi dengan BRIDA NTB sangat krusial, terutama dalam memfasilitasi dukungan data lokal dan aspek perizinan demi keberhasilan proyek strategis ini," ungkapnya dalam paparan teknis.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., menegaskan dukungan penuh institusi terhadap hilirisasi riset maritim tersebut. Ia menginstruksikan tiga Kelompok Kerja (Pokja) internal—Ekonomi & Pembangunan; Sosial & Kependudukan; serta Inovasi, Kemitraan & Hilirisasi—untuk mengawal program ini secara komprehensif.

"Secara prinsip, kami mendukung penuh pengembangan PLTAL ini. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian energi daerah berbasis potensi lokal. Namun, inovasi teknologi ini harus berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi warga, khususnya para nelayan dan pengusaha tambak di sekitar lokasi," tegas Gede Aryadi.

Terkait aspek teknis lapangan, Dr. Eng. Ristiyanto Adiputra dari BRIN memaparkan bahwa survei tahun 2025 telah mengidentifikasi tiga titik potensial di Selat Alas yang memiliki arus kuat dan kondisi teknis memadai. Mengingat lokasi tersebut berada di area produktif masyarakat, BRIDA NTB akan mengonsolidasikan koordinasi dengan BAPPEDA Lombok Timur serta tokoh masyarakat setempat.

Selain mitigasi sosial, BRIDA NTB juga akan bertindak sebagai integrator akademik dengan menyinergikan berbagai riset maritim dari perguruan tinggi di NTB ke dalam program PLTAL ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi di masa depan memiliki landasan ilmiah yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal.