KUA-PPAS 2027 Disepakati, Gubernur Miq Iqbal Tegaskan APBD Harus Realistis dan Berdampak

Mataram, arAhLensa.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8).

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Menurutnya, kekuatan fiskal daerah justru harus dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.

“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.

Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dirancang dengan asumsi bahwa satu persoalan akan segera selesai, karena tantangan baru akan selalu muncul.

“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, Miq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.

“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.

KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Miq Iqbal, arah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB agar tidak bergantung pada satu sektor.

“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, pemerintah juga mengarahkan pembangunan pada quality tourism, dengan tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Gubernur menegaskan, salah satu capaian penting yang harus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban telah diselesaikan.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.

Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya.

“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.

“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah dan menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak serta berharap proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTB, tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran selesai tepat waktu, tetapi memastikan APBD benar-benar bekerja: menjaga kesehatan fiskal, membiayai prioritas pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Gubernur dan Ketum Kadin Sepakat Perkuat Kolaborasi Investasi, Anindya Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,24 Persen

*Siaran Pers Pemerintah Provinsi NTB*

29 Juli 20

Mataram, arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat memperkuat kolaborasi untuk mendorong investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut mengemuka seiring apresiasi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, terhadap capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Kesepakatan itu mengemuka dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB Masa Bakti 2025–2030 di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu (29/7/2026).

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat, memperkuat sektor-sektor produktif, serta mempercepat transformasi ekonomi daerah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kemitraan, serta memberikan kepastian bagi para investor.

"Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis," ujar Miq Iqbal.

Di tengah dinamika ekonomi global, lanjutnya, tantangan tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan penguatan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

"Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan. Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah," katanya.

Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi NTB kini semakin bertumpu pada fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain industri pengolahan dan pariwisata, sektor pertanian, agrobisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, serta ketahanan pangan diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Ia mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 135, menunjukkan meningkatnya produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

"Saya mengajak dunia usaha menjadikan sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, dan ketahanan pangan sebagai peluang investasi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat akses pembiayaan UMKM dan mengembangkan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang dinilainya sebagai salah satu yang paling berkualitas di Indonesia.

"NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras," katanya.

Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya ditopang oleh satu sektor, tetapi tumbuh secara seimbang melalui industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, dan berbagai sektor produktif lainnya. Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang membangun kolaborasi dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konektivitas pariwisata, mengembangkan wellness tourism, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.

Menurutnya, Kadin Indonesia siap mempromosikan berbagai potensi investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki, termasuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada investor dan mitra bisnis global.

Dalam pandangannya, terdapat tiga sektor strategis yang perlu terus diperkuat bersama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM. Penguatan ketiga sektor tersebut harus dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kepastian regulasi agar mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi," tegasnya.

Ketua Kadin NTB, H. Faurani, menegaskan kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan wirausaha baru, sekaligus menghimpun berbagai aspirasi dunia usaha sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan yang semakin berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelantikan kepengurusan Kadin NTB periode 2025–2030 menjadi momentum memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Kesamaan visi Pemerintah Provinsi NTB dan Kadin Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor-sektor produktif, dan meningkatkan daya saing daerah diharapkan mampu menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Sambut Hangat Para Gubernur se-Indonesia, Gubernur NTB Kelakar "Pinjam Angin Australia" demi Kenyamanan Tamu

Lombok Barat, arahLensa.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai strategi kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, patut menjadi inspirasi bagi gubernur di seluruh Indonesia. Di hadapan para kepala daerah yang mengikuti Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Kamis (16/7), Bima bahkan meminta Gubernur NTB membagikan strategi yang berhasil mendorong capaian daerah kepada provinsi lain. 

Dalam sambutannya, Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur NTB memiliki kemampuan membangun komunikasi dan negosiasi yang baik dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan patut dipelajari oleh kepala daerah lainnya.

"Pak Gubernur NTB, mungkin karena pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki, punya kemampuan negosiasi yang hebat. Meskipun NTB memiliki sejumlah kendala, tetapi sepertinya sangat mudah mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada yang lain," ujar Bima di hadapan para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. 

Menurut Bima, keberhasilan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemimpinnya membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Wamendagri juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi NTB yang kini menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tantangannya adalah bagaimana hasil dari industri ekstraktif ini bisa menetes ke masyarakat bawah. Itu yang menjadi persoalan," katanya. 

Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai strategi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga harus memahami faktor-faktor utama yang mampu menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Bagi Bima Arya, forum APPSI menjadi ruang yang tepat bagi para gubernur untuk saling berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik. Karena itu, pengalaman NTB dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat serta mendorong percepatan pembangunan dinilai layak menjadi referensi bagi daerah lain.

Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan terima kasih atas kepercayaan APPSI yang telah memilih Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Rapat Kerja dan Munaslub APPSI Tahun 2026.

Dengan suasana yang hangat, Gubernur juga berkelakar bahwa dirinya "meminjam" angin musim dingin dari Australia agar seluruh tamu dapat menikmati suasana Pulau Lombok yang lebih sejuk dan nyaman selama berada di NTB.

"Biasanya panas, sekarang sudah dingin. Jadi sangat nyaman bagi Anda semua untuk berbelanja dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal," ujarnya disambut tawa para peserta. 

Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Munaslub APPSI 2026 di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menjadi forum strategis para gubernur untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan potensi investasi, pariwisata, serta produk unggulan daerah kepada para pemimpin provinsi dari seluruh Indonesia. Di sisi lain, apresiasi Wakil Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur NTB menjadi pengakuan bahwa kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi, komunikasi, dan inovasi merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SMSI NTB Gandeng Pemprov Cetak Wartawan Kompeten

Mataram, arAhLensa.com  - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima jajaran Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026). Pertemuan itu membuka jalan dukungan penuh Pemprov NTB untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) SMSI NTB pada 28-29 Juli 2026.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Khalik. Dalam pertemuan itu, Lalu Iqbal menyambut positif langkah SMSI NTB yang fokus meningkatkan kapasitas wartawan melalui UKW.

"Saya mengapresiasi ikhtiar SMSI NTB meningkatkan kualitas wartawan. Silakan gunakan gedung Kantor Bank NTB Syariah untuk pelaksanaan UKW, termasuk kebutuhan konsumsi. Soal dukungan lain akan kami upayakan, lalu ditindaklanjuti bersama Dinas Kominfotik," kata Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Tak hanya memberi izin penggunaan lokasi, Gubernur NTB sapaan Miq Iqbal itu juga berkomitmen mengupayakan dukungan penuh agar pelaksanaan UKW berjalan lancar. Tindak lanjut teknis selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kominfotik NTB.

Sebelumnya, Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur, S.H., M.H. memaparkan rencana pelaksanaan UKW hasil kolaborasi SMSI NTB bersama Solopos Institute. Program itu hadir sebagai langkah mendorong lahirnya wartawan kompeten, profesional, serta patuh pada Kode Etik Jurnalistik.

"SMSI menghimpun perusahaan media siber dan sama-sama menjadi konstituen Dewan Pers bersama PWI. Lewat UKW, kami ingin memperkuat kualitas SDM pers agar mampu menghadirkan informasi pembangunan secara akurat, objektif, edukatif, dan konstruktif," ujar Abdus Syukur.

Dalam kesempatan itu, SMSI NTB juga mengajukan dukungan moril serta bantuan pendanaan sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi NTB. Organisasi media siber tersebut berharap Gubernur NTB berkenan hadir, sekaligus membuka secara resmi UKW pada 28-28 Juli 2026 mendatang.

Audiensi berlangsung hangat. Abdus Syukur hadir bersama Sekretaris SMSI NTB M. Tajir Asyjar Djr, Ketua SMSI Kota Mataram Sofiana Mufidah, Ketua SMSI Lombok Barat Idrus Jalmonadi, Ketua Panitia UKW SMSI NTB I Made Sanakumara, serta jajaran pengurus lainnya.

Validasi IPKD 2024: Pemprov NTB Paparkan Strategi Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Mataram, arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan berbagai langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah dalam kegiatan Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6).

Dalam forum validasi yang melibatkan akademisi, pakar, dan media tersebut, Pemprov NTB menyampaikan sejumlah capaian dan strategi perbaikan. Di antaranya penyelesaian utang daerah yang tidak terencana sehingga memasuki tahun 2026 tidak lagi terbebani kewajiban tahun sebelumnya, peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga di atas 90 persen, serta penguatan pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memilih membangun fondasi tata kelola yang kuat melalui penguatan sistem data, perencanaan, transparansi, dan pengendalian anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemprov NTB melakukan efisiensi belanja melalui penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dari lebih dari 40 OPD menjadi 36 OPD. Pemerintah juga mulai menerapkan skema sewa kendaraan listrik guna menekan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas.

Di sektor aset daerah, Pemprov NTB tengah melaksanakan sensus aset untuk meningkatkan akurasi data yang saat ini masih di bawah 40 persen. Sebanyak 40 aparatur telah mengikuti pelatihan penilai aset dan 30 orang di antaranya telah memperoleh sertifikasi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov NTB menyusun Kamus Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan melaksanakan bimbingan teknis bagi tenaga ahli DPRD. Langkah tersebut bertujuan menyelaraskan usulan program dengan target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam aspek pengawasan, Pemprov NTB menargetkan tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di atas 85 persen. Pemerintah juga mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi pejabat terkait guna meningkatkan akuntabilitas dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil validasi, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, antara lain pemenuhan mandatory spending, keterbukaan akses dokumen, komposisi belanja daerah, serta aspek fleksibilitas dan solvabilitas keuangan. Sementara itu, pada dimensi pengawasan eksternal, Provinsi NTB telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut.

Ke depan, Pemprov NTB akan memfinalisasi peta jalan perencanaan anggaran 2027–2030, melanjutkan konsolidasi BUMD finansial ke dalam holding Bank NTB, mempercepat validasi data aset daerah, serta mengembangkan BUMD baru untuk pengelolaan aset nonfinansial sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pemprov NTB Fokus Literasi Energi Lewat Konten Lokal Strategis

Mataram, arAhLensa.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, dan Penyusunan Konten Publik bertempat di Rumah Langko Mataram, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan ini, diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi publik, khususnya dalam membuat konten yang mendukung literasi ketahanan energi nasional.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, dalam pada  Bimtek tersebut menegaskan, bahwa peran komunikasi publik kini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat.

"Hari ini kita berada di era di mana informasi membentuk persepsi dan persepsi membentuk perilaku. Konten yang kita produksi memiliki kekuatan untuk mengubah cara masyarakat memandang energi dari sekadar konsumsi menjadi tanggung jawab," ujarnya.

Ia menjelaskan, komunikasi publik yang efektif harus mampu melewati tiga tahapan utama, yakni membangun kesadaran, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku. Karena itu, kualitas konten menjadi kunci dalam menggerakkan partisipasi publik.

"Jika konten hanya berhenti pada penyampaian informasi, kita baru di tahap pertama. Namun jika mampu menyentuh nilai dan kepentingan masyarakat, maka kita masuk pada perubahan perilaku," katanya.

Ahsanul juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam penyusunan konten. Menurutnya, karakteristik NTB sebagai wilayah kepulauan dengan potensi energi terbarukan yang besar membutuhkan narasi yang kontekstual.

"Pengelolaan informasi harus berbasis data dan konteks lokal. Konten energi di NTB tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kita punya desa-desa terpencil dan potensi energi terbarukan yang besar," tegasnya.

Melalui program unggulan Pemprov NTB yakni Desa Berdaya, Ahsanul Khalik juga mendorong desa sebagai subjek utama dalam membangun kesadaran energi. Setiap desa diharapkan mampu menjadi pusat produksi narasi dan edukasi publik terkait energi bersih dan hemat energi.

"Ketahanan energi tidak lagi menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial. Desa menjadi kekuatan utama dalam membangun kesadaran itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Dr. Nursodik Gunarjo, yang bertindak sebagai keynote speaker, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan informasi publik.

"Transformasi digital menjadikan peran komunikasi publik semakin strategis, tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penggerak komunikasi kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel," katanya.

Ia menambahkan, ketahanan energi sebagai agenda prioritas nasional membutuhkan dukungan komunikasi publik yang kuat dan terstruktur.

"Informasi mengenai kebijakan dan pcapaian sektor energi harus dikelola dengan baik dan dikomunikasikan melalui konten yang jelas, relevan, dan mudah dipahami masyarakat," ujarnya.

Kegiatan bimtek ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Ir. Yunus Saefulhak, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP RI Dr. Hermawan, Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam, SH,  Akademisi Universitas Padjadjaraan Dr. Ira Mirawati serta perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Kota di NTB.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pengelola informasi publik di pusat dan daerah mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan narasi pembangunan, sekaligus membangun budaya sadar energi di tengah masyarakat.