Unram Targetkan Akreditasi Unggul, Kolaborasi dengan LAM Teknik Jadi Kunci

Mataram, arAhLensa.com – Universitas Mataram (Unram) bekerja sama dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) menggelar sosialisasi akreditasi dan penguatan mutu program keteknikan sebagai langkah strategis menuju target akreditasi unggul 2026.

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Akreditasi dan Penguatan Mutu Program Keteknikan Menuju Unggul 2026 ini berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (4–5 Mei 2026), di Ruang Sidang Senat Rektorat Universitas Mataram.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari LAM Teknik, di antaranya Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik, Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng., serta anggota Komite Evaluasi dan Akreditasi, Prof. Ir. Ika Noer Syamsiana, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng. dan Prof. Ir. Markus Hartono, S.T., M.Sc., Ph.D., C.HFP., IPM., ASEAN.Eng.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rektor Unram, Prof. Dr. Sukardi, M.Pd. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Universitas Mataram untuk terus meningkatkan kualitas akreditasi seluruh program studi, khususnya di bidang keteknikan.

“Pada tahun 2025, sekitar 44 persen program studi di Unram telah terakreditasi unggul. Angka ini terus kami dorong untuk mencapai target yang lebih tinggi,” ujar Sukardi.

Menurutnya, akreditasi menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi, sekaligus memastikan lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut.

Rektor juga menekankan bahwa penguatan laboratorium, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan riset yang inovatif menjadi fokus utama Unram dalam mendukung percepatan akreditasi unggul.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik, Prof. Misri Gozan, menegaskan pentingnya sosialisasi ini sebagai upaya memberikan pemahaman menyeluruh terkait dinamika dan perkembangan regulasi akreditasi.

“Akreditasi bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menghasilkan lulusan teknik yang unggul dan kompetitif,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa LAM Teknik terus membuka akses informasi serta menyediakan panduan bagi perguruan tinggi agar proses persiapan akreditasi dapat berjalan optimal dan terarah.

Melalui kegiatan ini, Universitas Mataram berharap seluruh program studi keteknikan semakin siap menghadapi proses akreditasi serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi teknik yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Langkah kolaboratif antara Unram dan LAM Teknik ini menjadi bagian dari strategi besar dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan global.

IGI Provinsi NTB Siap Kawal Aspirasi Guru Demi Dukung Sitkamtibmas Kondusif

Mataram, arAhLensa.com – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi profesi guru di NTB dalam rangka mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang kondusif di daerah.

Dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, guru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan guru dan tata kelola pendidikan dinilai harus memperhatikan aspek kesejahteraan, kepastian hukum, kepastian karier, serta stabilitas sistem pembelajaran.

Berdasarkan dinamika kebijakan pendidikan terkini dan berbagai aspirasi anggota organisasi profesi guru, IGI Provinsi NTB menegaskan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut secara konstruktif dan bertanggung jawab.

Ketua IGI NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd., menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga iklim pendidikan yang sehat sekaligus mendukung stabilitas daerah.

“Sebagai wujud komitmen itu, IGI NTB menyatakan siap mengawal aspirasi profesi guru di NTB dalam mendukung sitkamtibmas yang kondusif, serta siap menjaga tata tertib dalam menyampaikan aspirasi di depan umum dengan mengedepankan sikap saling menghargai, sesuai dengan moto IGI ‘Sharing and Growing Together’,” ujarnya.

Ia menegaskan, IGI berkomitmen dalam setiap kesempatan berbicara untuk selalu mengedepankan etika, menghormati perbedaan pendapat, serta menyampaikan pesan secara sopan, jelas, dan terstruktur. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik tanpa menyinggung atau merendahkan pihak lain.

Menurutnya, IGI tidak hanya berbagi inspirasi, tetapi juga menciptakan ruang yang aman dan positif bagi semua pihak untuk tumbuh bersama melalui dialog yang saling menghargai dan saling belajar.

Di sisi lain, IGI NTB juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru non-ASN agar memperoleh standar penghasilan minimum yang layak. Pihaknya menilai, guru non-ASN memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan sudah sepatutnya mendapatkan hak yang adil.

“Kami berharap agar guru non-ASN juga tidak dikesampingkan haknya untuk memperoleh penghasilan yang layak,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional organisasi profesi guru dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional, IGI NTB berharap pemerintah dapat mempertimbangkan serta menindaklanjuti berbagai harapan dan aspirasi para guru demi terciptanya pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di NTB.

Tuntut Kepastian Status Dan Kesejahteraan, Guru Honorer Non Database Datangi DPRD Lombok Tengah

Lombok Tengah, arAhLensa.com – Ratusan Guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Lombok Tengah, yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kasta NTB, mendatangi Kantor DPDR Lombok Tengah menggelar aksi damai pada Rabu (14/1). Kedatangan mereka untuk menuntut dan mempertanyakan status kejelasan dan kesejahteraan mereka, khusunya guru honorer non data base sejumlah 715 orang.

Setelah sebelumnya menggelar aksi di Kantor Bupati Lombok Tengah, Ratusan Guru Honorer Lombok Tengah ini mendatangi Kantor DPRD Lombok Tengah yang Di damping dengan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kasta NTB, sambil membawa pamplet dengan berbagai tuntutan.

Aksi Damai tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H. M. Mayuki, S.Ag dan Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi, serta sejumlah anggota DPRD lainnya, Termasuk juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah, Lalu Muhamad Hilim, yang mendengarkan aspirasi para guru honorer yang disampaikan dalam forum terbuka.

Pembina LSM Kasta NTB Lalu Munawir Haris menegaskan, para honorer sangat kecewa dengan salah satu anggota DPRD Lombok Tengah yang telah menyampaikan kelebihan guru di daerah itu tanpa melihat kenyataan data di lapangan. Guru tidak tetap (GTT) tidak akan takut dengan ancaman dan akan terus berjuang, sehingga mereka meminta agar pemerintah kabupaten berjuang bersama mereka dengan menyelamatkan 715 guru honorer. 

“Kami juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru honorer Kabupaten Lombok Tengah secara layak, adil, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menuntut adanya kepastian penugasan serta keberlanjutan kerja bagi guru honorer yang masih dibutuhkan oleh satuan pendidikan,” tegas Lalu Munawir Haris.

Selain itu, mereka juga menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, tekanan, sanksi administratif, penghapusan data pada dapodik, serta pemberhentian sepihak terhadap guru honorer oleh pihak atau pejabat yang berwenang yang saat ini para honorer sedang berjuang untuk nasip mereka. 

“Kami juga menuntut jaminan perlindungan hukum dan rasa aman bagi guru honorer dalam menyampaikan aspirasi secara sah, damai, dan konstitusional,” ujarnya.

Sementara, sesuai surat yang diterbitkan oleh Bupati Lombok Tengah Nomor 800.1/06/ORG/2026 kepada Menpan-RB RI, perihal penatakelolaan pegawai yang tidak terakomodir pada PPPK Paruh waktu. Mereka juga meminta agar DPRD Komisi I dan IV untuk berkomitmen mendampingi guru honorer dalam memperjuangkan aspirasinya.

 “Kepada wakil rakyat untuk mari kita sama-sama berkomitmen mendampingi para honorer,” pintanya.

Menanggapi tuntutan dan persoalan tersebut Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi menyampaikan, ia telah mendengar segala tuntutan para guru honorer. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa jumlah yang 715 guru honorer tidak boleh dihilangkan haknya. Dan mengucapkan terima kasih kepada para honorer yang telah hadir ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi. 

“Saya mohon kerja sama rekan-rekan semua untuk mendukung kami menciptakan semua OPD di Lombok Tengah harus bebas dari korupsi, dan melaporkan orang-orang yang telah mengintimidasi rekan-rekan semua dan menghalangi perjuangan ini,” ucapnya.

Lebih lanjut Ahmad juga menyatakan , akan memerintahkan Inspektorat memanggil semua kepala sekolah di Lombok Tengah agar apa yang diperintahkan pimpinan dapat di jalankan, sehingga mereka perlu waktu untuk permasalahan ini. 

“Langkah awal kita untuk membebaskan daerah ini bebas dari korupsi, anda semua harus melaporkan orang-orang yang mengintimidasi anda untuk menghalangi perjuangan anda. Tetapi saya ingin juga memastikan bahwa kita adalah pendidik bangsa yang punya integritas, bagaimanan caranya adalah kejujuran. Kalau ada yang nyogok untuk dapodik dan mengasih uang hanya untuk urus administrasi, maka kita semua harus melaporkan itu,” tegasnya.

Ahmad juga menegaskan komitmen DPRD Lombok Tengah untuk mengawal tuntutan guru honorer secara kelembagaan. 

“Semua tuntutan yang disampaikan para guru honrer hari ini akan kami kawal secara kelembagaan. DPRD mendukung perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. M. Mayuki, S.Ag menyampaikan, pada intinya bahwa kami telah berkomunikasi dengan semua elemen pemerintah daerah terkait dengan permasalahan ini.

“ kami selalu berusaha mencarikan solusi sehingga apa yang menjadi tuntutan bapak ibu sekalian sedang dalam proses kami, “katanya. 

 Adapun kesimpulan dalam aksi tersebut bahwa DPRD Lombok Tengah akan mendampingi Guru Honorer dalam memperjuangkan aspirasinya, dan meminta kepada inspektorat agar memanggil semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah agar dapat kembali melaksanakan rapat. 

Setelah mendengar penyampaikan dari DPRD, Aksi damai Aliansi Guru Honorer Lombok Tengah yang didampingi oleh LSM Kasta NTB di Kantor DPRD Lombok Tengah ini berjalan dengan aman dan lancar. 

Terancam Diberhentikan, Guru Honorer Minta Pemda Lombok Tengah Belajar ke Lombok Timur

 

Lombok Timur - Ratusan Guru Honorer di Kabupaten Lombok Tengah dihantui perasaan was-was. Pasalnya nasib mereka seolah di ujung tanduk. Alasannya tak lain, karena belum adanya kejelasan dari pemangku kebijakan atas nasib mereka.

Luapan kekecewaan itu dilakukan dengan aksi yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, pada Selasa, 7 Januari 2026.

Tercatat sebanyak 715 guru honorer yang kontraknya terancam dihentikan. Mereka menuntut agar keputusan pemerintah setempat untuk merumahkan mereka tidak dilanjutkan.

Di tengah-tengah aksi itu, salah seorang massa aksi meminta agar Pemda Lombok Tengah untuk belajar dari kebijakan Pemda Lombok Timur. Pihaknya mengapresiasi Lombok Timur yang dianggap lebih manusiawi.

"Coba belajar dari Lotim. Lotim itu asetnya enghak terlalu unggul dari Loteng. Tapi tidak korbankan honorer," ucapnya seolah menyentil Eksekutif.

Ia menambahkan, jika Lombok Timur malah mengangkat semuanya menjadi paruh wktu.

"Sampai hari ini saya tidak temukan jawaban. Dari ketidakpastian info itu efeknya timbul rekan rekan kita dikeluarkan," imbuhnya dengan nada kecewa.