Tertib Spektrum Frekuensi, Fondasi Transformasi Digital NTB

Lombok Barat,  arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Mataram menyelenggarakan Sosialisasi Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Mendukung Transformasi Digital di Montana Hotel, Senggigi, Lombok Barat Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib, legal, dan sesuai ketentuan guna mendukung terwujudnya layanan telekomunikasi yang andal serta percepatan transformasi digital di Provinsi NTB.

Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Balmon SFR Kelas II Mataram yang secara konsisten tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Menurutnya, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan pemerintahan, transaksi ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan kini semakin bergantung pada teknologi digital yang didukung oleh infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas.

“Transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan strategi pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan Indonesia, termasuk NTB, yang maju, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Aka sapaan akrabnya.

Aka menjelaskan, bahwa di balik kemudahan layanan digital yang dinikmati masyarakat terdapat fondasi utama berupa jaringan telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya harus diatur secara cermat agar berbagai layanan komunikasi dapat berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu.

“Penggunaan spektrum frekuensi yang tidak tertib tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan interferensi dan mengganggu layanan vital yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat,” kata Aka.

Karena itu, tertib penggunaan spektrum frekuensi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun Balmon SFR Kelas II Mataram, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, operator telekomunikasi, akademisi, dunia usaha, media massa hingga masyarakat.

Aka juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus mendukung percepatan transformasi digital melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan Satu Data NTB, peningkatan literasi digital, penguatan keamanan informasi, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital.

“Transformasi digital harus mampu menjangkau hingga ke desa-desa agar teknologi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Aka.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi peran Balmon SFR Kelas II Mataram yang terus melakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi, penanganan gangguan atau interferensi, pengawasan perangkat telekomunikasi, pengukuran kualitas layanan, hingga mendukung komunikasi pada kondisi darurat dan kebencanaan.

“Pengalaman penanganan gempa bumi NTB tahun 2018 membuktikan bahwa komunikasi radio memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung koordinasi kemanusiaan, terutama saat jaringan komunikasi mengalami keterbatasan,” tutup Aka.

Sementara itu, Kepala Balai Monitor(Balmon) Spektrum Frekuensi Radio(SFR) Kelas II Mataram, Kasno mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pengguna perangkat telekomunikasi mengenai tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengajak seluruh peserta mengikuti paparan dari para narasumber agar memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan frekuensi radio yang baik dan benar sehingga dapat menghindari berbagai bentuk pelanggaran,” ucap Kasno.

Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Provinsi NTB. SFR harus dipandang sebagai aset strategis bangsa yang wajib dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan transformasi digital bukan hanya sebagai pembangunan jaringan komunikasi, tetapi sebagai upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk belajar, berusaha, memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mewujudkan NTB yang maju, terkoneksi, inklusif, berdaya saing, menuju NTB Makmur Mendunia. 

Wujudkan 100 Persen TTIS, Provinsi NTB Raih Penghargaan Keamanan Siber dari BSSN

Mataram, arAhLensa.com - Komitmen Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat keamanan siber pemerintahan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Drs. Nugroho Sulistyo Budi, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, atas keberhasilan Provinsi NTB mewujudkan 100 persen pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh 10 kabupaten/kota.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa (23/6/2026). Pada kesempatan yang sama, BSSN juga menyerahkan STR kepada pemerintah kabupaten/kota se-NTB dan Universitas Mataram sebagai pengakuan resmi bahwa seluruh tim tanggap insiden siber di daerah telah menjadi bagian dari ekosistem keamanan siber nasional.

Mewakili Pemerintah Provinsi NTB, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya.

“Bagi Provinsi NTB, keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB terus berkomitmen mewujudkan Smart Government sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia, di mana digitalisasi pelayanan publik harus diimbangi dengan sistem perlindungan siber yang adaptif terhadap berbagai ancaman di era digital.

Umi Dinda menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari sinergi erat antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, BSSN, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh lini pemerintahan. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BSSN atas pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas yang secara konsisten diberikan kepada pemerintah daerah dalam membangun ketahanan siber.

Sementara itu, Kepala BSSN RI Drs. Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa perlindungan infrastruktur informasi di daerah merupakan bagian penting dari sistem pertahanan siber nasional. Oleh karena itu, pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

“Kami siap memberikan dukungan penuh, mulai dari pemantauan berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembinaan Tim Tanggap Insiden Siber di daerah. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi pusat serta daerah menjadi kunci keberhasilannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa TTIS memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan melindungi aset informasi, melakukan audit keamanan sistem, memperkuat pengendalian akses, menangani insiden siber, hingga memulihkan layanan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara aman dan berkesinambungan.

Keberhasilan NTB meraih penghargaan dari BSSN menunjukkan bahwa seluruh 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber yang teregistrasi secara resmi dan terhubung dengan sistem keamanan siber nasional. Dengan status tersebut, setiap tim tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memperoleh pembinaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan berkelanjutan dari BSSN untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.

Capaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan digital daerah. Dengan ekosistem keamanan siber yang telah terbangun secara menyeluruh dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, NTB semakin siap menghadirkan pelayanan publik digital yang aman, andal, dan terpercaya, sekaligus memperkokoh fondasi Smart Government menuju terwujudnya NTB Makmur Mendunia.

Jamda XI Pramuka, Perkuat Karakter Generasi Muda di Era Teknologi

Lombok Timur, arAhLensa.com - Jambore Daerah (Jamda) ke-11 Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi kegiatan strategis memperkuat karakter generasi muda, khususnya dalam membangun kemampuan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan di era teknologi. 

Gubernur Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kemampuan sosial dan kepekaan terhadap lingkungan merupakan nilai yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun.

“Di masa depan, saingan kalian bukan hanya manusia, tetapi juga Artificial Intelligence. Namun demikian, kemampuan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan adalah keunggulan manusia yang tidak akan pernah dimiliki oleh AI”, ujarnya di Kebun Raya Lemor, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (18/12/2025). 

Dirinya menyoroti kondisi generasi muda saat ini yang semakin bergantung pada gadget dan mesin sehingga berpotensi kehilangan kemampuan berinteraksi secara sosial dan memahami lingkungan sekitarnya. Menurutnya, Gerakan Pramuka hadir sebagai solusi penting dalam membentuk karakter, empati, tanggung jawab sosial serta kecintaan terhadap alam.

Lebih lanjut disampaikan, penyelenggaraan Jambore Daerah NTB XI di Kebun Raya Lemor yang berada di kaki Gunung Rinjani ini memiliki makna simbolis yang kuat karena kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Kita menyaksikan berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia akibat kerusakan lingkungan. Karena itu, alam harus kita jaga dan selamatkan bersama, dan tugas besar itu ada di pundak generasi muda”, tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Gerakan Pramuka diharapkan dapat terus direvitalisasi dan diperkuat, serta menjadi salah satu kegiatan utama sekolah-sekolah di NTB. Pramuka dinilai sebagai gerakan yang menanamkan kecintaan terhadap alam sekaligus mempererat persaudaraan antarsesama.

Gubernur Iqbal juga berpesan agar momentum ini dimanfaatkan untuk membangun silaturahmi dan jejaring sosial antar peserta dari berbagai daerah mulai dari Lombok, Sumbawa, Bima hingga Dompu.

“Kenali NTB dari ujung timur hingga ujung barat. NTB kaya akan karakter manusianya, alamnya, keindahannya serta budayanya”, pesannya.