BRIDA NTB Siapkan Stimulus Rp30 Juta per Proposal untuk Sayembara Peneliti Muda 2026

Lombok Barat, arAhLensa.com - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Tim Evaluasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat perdana ini, adalah persiapan pelaksanaan Sayembara Riset dan inovasi bagi para peneliti muda NTB Tahun 2026. Rapat berlangsung di Aula BRIDA NTB, Kamis (16/7/2026), dipimpin  Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi. 

Rapat ini menghadirkan Tim Evaluasi yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Selain melaksanakan tugas akselerasi kegiatan riset dan inovasi agar berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, Tim ini juga bertugas menilai kualitas proposal dalam sayembara sekaligus memastikan hasil riset memiliki nilai terapan, manfaat ekonomi, serta mendukung penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan tersebut, dipetakan pula tahapan pelaksanaan sayembara, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembuatan desain brosur, sosialisasi, pendaftaran secara daring, seleksi administrasi, evaluasi proposal, pemaparan hasil riset, hingga sidang dewan juri.

Putu Aryadi menegaskan bahwa BRIDA terus memperkuat arah kebijakan riset dan inovasi berbasis terapan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, seluruh penelitian yang didukung pemerintah daerah harus selaras dengan RPJMD dan roadmap pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Provinsi NTB, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Kita ingin setiap inovasi tidak hanya berhenti pada konsep atau laporan penelitian, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, pendampingan di lapangan, serta penyusunan *policy paper* sebagai dasar penguatan NTB menuju Rumah Inovasi Daerah," ujar Aryadi.

Sebagai contoh, Aryadi menyampaikan pengalaman riset yang pernah dikembangkan BRIDA melalui pemanfaatan pupuk kompos berbahan baku kotoran sapi dan kelelawar untuk budidaya anggur lokal. Riset tersebut berkembang menjadi inovasi pengolahan anggur menjadi berbagai produk, seperti minuman wine tanpa alkohol dan wine berbumbu rempah yang diminati wisatawan. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pertanian melalui budidaya anggur dan penggunaan pupuk organik dengan melibatkan kolaborasi bersama perguruan tinggi, termasuk Universitas Mataram.

Rapat turut dihadiri praktisi, akademisi, serta perwakilan perguruan tinggi, di antaranya Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Perwakilan dari Unram mengusulkan agar sebelum sosialisasi dilaksanakan, BRIDA terlebih dahulu menyiapkan panduan teknis, mekanisme seleksi substansi, serta ketentuan yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penyusunan proposal penelitian.

Masukan juga disampaikan Afif Amrullah dari ULM yang menyoroti pentingnya kejelasan tahapan implementasi hasil inovasi setelah proses seleksi. Ia mengusulkan penyempurnaan ketentuan mengenai kualifikasi pengusul, klasifikasi peneliti muda, batas jumlah proposal yang dapat diajukan dalam satu tahun, hingga kewajiban menghasilkan luaran berupa inovasi yang diterapkan, publikasi ilmiah, serta rekomendasi kebijakan.

Melalui SOP yang dimatangkan ini, Tim Evaluasi akan menyeleksi inovasi dari para peneliti muda. Pemprov NTB sendiri telah menyiapkan stimulus dana APBD sebesar Rp30 juta per proposal untuk 15 inovasi terpilih. Fokus riset nantinya akan diarahkan pada tiga program prioritas daerah: penanganan kemiskinan, ketahanan pangan (stunting), dan pengembangan pariwisata.

Sambut Hangat Para Gubernur se-Indonesia, Gubernur NTB Kelakar "Pinjam Angin Australia" demi Kenyamanan Tamu

Lombok Barat, arahLensa.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai strategi kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, patut menjadi inspirasi bagi gubernur di seluruh Indonesia. Di hadapan para kepala daerah yang mengikuti Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Kamis (16/7), Bima bahkan meminta Gubernur NTB membagikan strategi yang berhasil mendorong capaian daerah kepada provinsi lain. 

Dalam sambutannya, Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur NTB memiliki kemampuan membangun komunikasi dan negosiasi yang baik dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan patut dipelajari oleh kepala daerah lainnya.

"Pak Gubernur NTB, mungkin karena pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki, punya kemampuan negosiasi yang hebat. Meskipun NTB memiliki sejumlah kendala, tetapi sepertinya sangat mudah mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada yang lain," ujar Bima di hadapan para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. 

Menurut Bima, keberhasilan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemimpinnya membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Wamendagri juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi NTB yang kini menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tantangannya adalah bagaimana hasil dari industri ekstraktif ini bisa menetes ke masyarakat bawah. Itu yang menjadi persoalan," katanya. 

Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai strategi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga harus memahami faktor-faktor utama yang mampu menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Bagi Bima Arya, forum APPSI menjadi ruang yang tepat bagi para gubernur untuk saling berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaik. Karena itu, pengalaman NTB dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat serta mendorong percepatan pembangunan dinilai layak menjadi referensi bagi daerah lain.

Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan terima kasih atas kepercayaan APPSI yang telah memilih Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Rapat Kerja dan Munaslub APPSI Tahun 2026.

Dengan suasana yang hangat, Gubernur juga berkelakar bahwa dirinya "meminjam" angin musim dingin dari Australia agar seluruh tamu dapat menikmati suasana Pulau Lombok yang lebih sejuk dan nyaman selama berada di NTB.

"Biasanya panas, sekarang sudah dingin. Jadi sangat nyaman bagi Anda semua untuk berbelanja dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal," ujarnya disambut tawa para peserta. 

Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Munaslub APPSI 2026 di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menjadi forum strategis para gubernur untuk merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan potensi investasi, pariwisata, serta produk unggulan daerah kepada para pemimpin provinsi dari seluruh Indonesia. Di sisi lain, apresiasi Wakil Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur NTB menjadi pengakuan bahwa kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi, komunikasi, dan inovasi merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SMSI NTB Gandeng Pemprov Cetak Wartawan Kompeten

Mataram, arAhLensa.com  - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima jajaran Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026). Pertemuan itu membuka jalan dukungan penuh Pemprov NTB untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) SMSI NTB pada 28-29 Juli 2026.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Khalik. Dalam pertemuan itu, Lalu Iqbal menyambut positif langkah SMSI NTB yang fokus meningkatkan kapasitas wartawan melalui UKW.

"Saya mengapresiasi ikhtiar SMSI NTB meningkatkan kualitas wartawan. Silakan gunakan gedung Kantor Bank NTB Syariah untuk pelaksanaan UKW, termasuk kebutuhan konsumsi. Soal dukungan lain akan kami upayakan, lalu ditindaklanjuti bersama Dinas Kominfotik," kata Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Tak hanya memberi izin penggunaan lokasi, Gubernur NTB sapaan Miq Iqbal itu juga berkomitmen mengupayakan dukungan penuh agar pelaksanaan UKW berjalan lancar. Tindak lanjut teknis selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kominfotik NTB.

Sebelumnya, Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur, S.H., M.H. memaparkan rencana pelaksanaan UKW hasil kolaborasi SMSI NTB bersama Solopos Institute. Program itu hadir sebagai langkah mendorong lahirnya wartawan kompeten, profesional, serta patuh pada Kode Etik Jurnalistik.

"SMSI menghimpun perusahaan media siber dan sama-sama menjadi konstituen Dewan Pers bersama PWI. Lewat UKW, kami ingin memperkuat kualitas SDM pers agar mampu menghadirkan informasi pembangunan secara akurat, objektif, edukatif, dan konstruktif," ujar Abdus Syukur.

Dalam kesempatan itu, SMSI NTB juga mengajukan dukungan moril serta bantuan pendanaan sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi NTB. Organisasi media siber tersebut berharap Gubernur NTB berkenan hadir, sekaligus membuka secara resmi UKW pada 28-28 Juli 2026 mendatang.

Audiensi berlangsung hangat. Abdus Syukur hadir bersama Sekretaris SMSI NTB M. Tajir Asyjar Djr, Ketua SMSI Kota Mataram Sofiana Mufidah, Ketua SMSI Lombok Barat Idrus Jalmonadi, Ketua Panitia UKW SMSI NTB I Made Sanakumara, serta jajaran pengurus lainnya.

​Dukung Baznas, Pemkab Lombok Timur Sasar Zakat Pendapatan Jasa Pelayanan Puskesmas Hingga Klinik Swasta

 

LOMBOK TIMUR, arAhLensa.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat mengoptimalkan potensi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Kali ini, sasarannya adalah dana kapitasi dan klaim BPJS Kesehatan yang diterima oleh seluruh instansi pengelola kesehatan, mulai dari Puskesmas, rumah sakit daerah, hingga klinik swasta di Lombok Timur.

Langkah ini diawali dengan menggelar sosialisasi intensif di Aula Baznas Lombok Timur, Agenda strategis tersebut menghadirkan seluruh Kepala Puskesmas serta jajaran manajemen klinik dan rumah sakit, baik di bawah naungan pemerintah daerah maupun swasta. pada Jumat (26/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang hadir memberikan pengarahan, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap ikhtiar ini. Menurutnya, niat yang baik harus dieksekusi dengan cara yang baik, salah satunya melalui sosialisasi yang transparan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Juaini membeberkan potensi zakat dari sektor kesehatan di Lombok Timur terbilang sangat tinggi. Dalam satu tahun, total klaim dana kapitasi BPJS untuk Puskesmas dan rumah sakit (negeri maupun swasta) di Lombok Timur mencapai kurang lebih Rp426 miliar.

"Tentu tidak semuanya menjadi jaspel (jasa pelayanan). Namun, dari bagian jaspel yang diterima personal itulah yang menjadi objek wajib zakat sebesar 2,5 persen sesuai undang-undang," jelas Juaini.

Ia mencontohkan, jika sebuah rumah sakit menerima dana BPJS sebesar Rp10 miliar dan alokasi jaspelnya mencapai 70 persen (Rp7 miliar), maka dana Rp7 miliar yang terdistribusi ke dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis inilah yang dihitung zakatnya.

"Untuk tahap awal, kita fokuskan pada yang sudah pasti dulu, yaitu ASN (PNS dan P3K). Sebagai contoh, jika seorang dokter menerima jaspel Rp10 juta, maka zakat 2,5 persennya hanya Rp250 ribu. Aturan agama sudah mengaturnya secara proporsional dan tidak perlu diperdebatkan lagi, tinggal dilaksanakan," tambahnya.

Pemerintah daerah mendorong agar kepala Puskesmas dan manajemen rumah sakit segera melanjutkan sosialisasi ini ke internal masing-masing menggunakan formulir kesediaan (form muzaki). Kebijakan ini menyasar penyelenggara negara sebagai contoh awal, serupa dengan potongan zakat 2,5 persen pada dana sertifikasi guru yang sudah berjalan sukses sebelumnya.

Terkait pegawai non-muslim, Sekda Juaini menegaskan secara aturan agama tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. Namun, sistem tetap memfasilitasi jika ada yang ingin berkontribusi secara sukarela atas dasar kemanusiaan atau sosial.

"Bagi yang non-muslim tidak boleh kita tagih karena tidak ada kewajiban. Tetapi jika atas kesadaran sendiri ingin menyumbang atau berinfak lewat Baznas, kami sudah menyiapkan akun tersendiri yang peruntukannya nanti murni digunakan bagi kepentingan umum," urainya.

Menutup arahannya, Sekda Lombok Timur menegaskan batas kewenangan antara pemda dan lembaga zakat nasional tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih administrasi di lapangan.Perlu digarisbawahi, lembaga yang mengambil dan mengelola zakat ini adalah Baznas. Posisi Pemda di sini adalah sebagai supporting (pendukung). 

"Karena Pak Bupati adalah Ketua Dewan Pembina Baznas, dan saya sebagai Sekretarisnya, maka saya hadir untuk mendukung penuh pembersihan harta dan optimalisasi kemaslahatan umat ini," pungkas Juaini.

Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, mengungkapkan bahwa program penarikan zakat dari jasa pelayanan (jaspel) dana BPJS ini sebenarnya sudah berjalan lama. Namun, program tersebut sempat mandek akibat dinamika proses demokrasi.

"Setelah kami deteksi, makanya harus disegerakan kembali. Namun, dalam melaksanakannya, Baznas tidak serta-merta langsung menarik. Kami pelajari betul regulasi dan undang-undangnya, dan itu sudah jelas termaktub," ujar H. Muhammad Kamli.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam agar memenuhi seluruh unsur kepatuhan hukum dan agama. Dari sisi syar'i, pihaknya sudah mengundang dewan syariah untuk rapat musyawarah menetapkan fatwanya. 

"Sehingga kebijakan ini dipastikan aman dari empat sisi yakni Aman Regulasi, Aman Administrasi, Aman Syar'i, dan Aman NKRI," tegasnya.

Wujudkan 100 Persen TTIS, Provinsi NTB Raih Penghargaan Keamanan Siber dari BSSN

Mataram, arAhLensa.com - Komitmen Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat keamanan siber pemerintahan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Drs. Nugroho Sulistyo Budi, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, atas keberhasilan Provinsi NTB mewujudkan 100 persen pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh 10 kabupaten/kota.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa (23/6/2026). Pada kesempatan yang sama, BSSN juga menyerahkan STR kepada pemerintah kabupaten/kota se-NTB dan Universitas Mataram sebagai pengakuan resmi bahwa seluruh tim tanggap insiden siber di daerah telah menjadi bagian dari ekosistem keamanan siber nasional.

Mewakili Pemerintah Provinsi NTB, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya.

“Bagi Provinsi NTB, keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB terus berkomitmen mewujudkan Smart Government sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia, di mana digitalisasi pelayanan publik harus diimbangi dengan sistem perlindungan siber yang adaptif terhadap berbagai ancaman di era digital.

Umi Dinda menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari sinergi erat antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, BSSN, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh lini pemerintahan. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BSSN atas pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas yang secara konsisten diberikan kepada pemerintah daerah dalam membangun ketahanan siber.

Sementara itu, Kepala BSSN RI Drs. Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa perlindungan infrastruktur informasi di daerah merupakan bagian penting dari sistem pertahanan siber nasional. Oleh karena itu, pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

“Kami siap memberikan dukungan penuh, mulai dari pemantauan berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembinaan Tim Tanggap Insiden Siber di daerah. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi pusat serta daerah menjadi kunci keberhasilannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa TTIS memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan melindungi aset informasi, melakukan audit keamanan sistem, memperkuat pengendalian akses, menangani insiden siber, hingga memulihkan layanan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara aman dan berkesinambungan.

Keberhasilan NTB meraih penghargaan dari BSSN menunjukkan bahwa seluruh 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber yang teregistrasi secara resmi dan terhubung dengan sistem keamanan siber nasional. Dengan status tersebut, setiap tim tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memperoleh pembinaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan berkelanjutan dari BSSN untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.

Capaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan digital daerah. Dengan ekosistem keamanan siber yang telah terbangun secara menyeluruh dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, NTB semakin siap menghadirkan pelayanan publik digital yang aman, andal, dan terpercaya, sekaligus memperkokoh fondasi Smart Government menuju terwujudnya NTB Makmur Mendunia.

Validasi IPKD 2024: Pemprov NTB Paparkan Strategi Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Mataram, arAhLensa.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan berbagai langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah dalam kegiatan Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6).

Dalam forum validasi yang melibatkan akademisi, pakar, dan media tersebut, Pemprov NTB menyampaikan sejumlah capaian dan strategi perbaikan. Di antaranya penyelesaian utang daerah yang tidak terencana sehingga memasuki tahun 2026 tidak lagi terbebani kewajiban tahun sebelumnya, peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga di atas 90 persen, serta penguatan pengelolaan aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memilih membangun fondasi tata kelola yang kuat melalui penguatan sistem data, perencanaan, transparansi, dan pengendalian anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemprov NTB melakukan efisiensi belanja melalui penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dari lebih dari 40 OPD menjadi 36 OPD. Pemerintah juga mulai menerapkan skema sewa kendaraan listrik guna menekan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas.

Di sektor aset daerah, Pemprov NTB tengah melaksanakan sensus aset untuk meningkatkan akurasi data yang saat ini masih di bawah 40 persen. Sebanyak 40 aparatur telah mengikuti pelatihan penilai aset dan 30 orang di antaranya telah memperoleh sertifikasi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov NTB menyusun Kamus Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan melaksanakan bimbingan teknis bagi tenaga ahli DPRD. Langkah tersebut bertujuan menyelaraskan usulan program dengan target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam aspek pengawasan, Pemprov NTB menargetkan tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di atas 85 persen. Pemerintah juga mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi pejabat terkait guna meningkatkan akuntabilitas dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil validasi, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, antara lain pemenuhan mandatory spending, keterbukaan akses dokumen, komposisi belanja daerah, serta aspek fleksibilitas dan solvabilitas keuangan. Sementara itu, pada dimensi pengawasan eksternal, Provinsi NTB telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali berturut-turut.

Ke depan, Pemprov NTB akan memfinalisasi peta jalan perencanaan anggaran 2027–2030, melanjutkan konsolidasi BUMD finansial ke dalam holding Bank NTB, mempercepat validasi data aset daerah, serta mengembangkan BUMD baru untuk pengelolaan aset nonfinansial sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Gubernur NTB dan Kepala BRIN bahas Implementasi Riset dan Teknologi untuk Air Bersih, Perikanan, dan Hilirisasi Pakan Ternak

Jakarta, arAhLensa.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kolaborasi riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, BRIN menyatakan siap menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi NTB melalui kunjungan lapangan, penyusunan peta jalan riset, serta koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Audiensi yang berlangsung pada Senin (15/6) itu turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, dan Kepala Dinas ESDM NTB. Gubernur NTB menyampaikan tiga tema prioritas yang memerlukan dukungan riset, yaitu penyediaan air bersih, pengembangan teknologi budidaya perikanan, dan hilirisasi pakan ternak unggas.

Pada sektor penyediaan air bersih, Gubernur menjelaskan bahwa wilayah selatan Pulau Lombok, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta wilayah selatan Pulau Sumbawa masih menghadapi keterbatasan sumber air. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan penelitian sumber daya air nonkonvensional melalui pemanfaatan teknologi isotop dan citra satelit guna mengidentifikasi potensi aliran sungai bawah tanah sebagaimana pernah diterapkan di BATAN Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Gubernur juga mendorong pengembangan teknologi budidaya perikanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah NTB. Meskipun dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang vaname dan memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, sektor tersebut masih didominasi oleh perikanan tangkap. Karena itu, riset terkait teknologi budidaya, termasuk sistem bioflok, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada bidang peternakan, Gubernur menyampaikan potensi besar NTB sebagai salah satu penghasil jagung nasional dengan produksi mencapai sekitar 2 juta ton per tahun. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan industri pakan ternak unggas. Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan penelitian pemanfaatan tanaman kelor sebagai alternatif pengganti bungkil kedelai impor dalam formulasi pakan ternak. Selain mendukung kemandirian pakan, pengembangan kelor juga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., didampingi Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, menyambut baik usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, BRIN akan segera menindaklanjuti melalui kajian lapangan serta menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai kebutuhan daerah.

“BRIN siap mendukung pengembangan riset pada tiga tema prioritas yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB. Kami akan segera melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk menyiapkan langkah tindak lanjut yang terukur,” ujar Arif Satria.

Gubernur NTB berharap dukungan riset dari BRIN dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis daerah, termasuk Program Desa Berdaya yang saat ini dijalankan di 106 desa. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan potensi pariwisata berbasis masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengusulkan pembentukan pusat kajian bersama antara BRIN dan Pemerintah Provinsi NTB agar hasil-hasil riset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.