Mataram - Dr Lalu Anton Hariawan, SH.,MH., akhirnya resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB periode 2026-2031.
Ia menjabat sebagai Ketua DPD KAI NTB setelah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah daerah (Musda) IV yang terselenggara di Hotel Aston Inn Mataram, Sabtu (10/01).
Hal ini ditandai dengan pembacaan surat keputusn (SK) Nomor 08/KPPS/MUSDA-IV/DPD-KAI/NTB/1/2026 yang ditetapkan di Mataram, serta penyerahan bendera pataka, kepada Dr Lalu Anton bersama Eddy Kurniady, SH., selaku sekretaris.
Pada kesempatan tersebut, Dr Lalu Anton menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas partisipasi para pengurus Cabang, sehingga musda dapat terlaksana dengan lancar.
“Alhamdulillah, pelaksanaan musda bisa terlaksana dengan riang gembira dan semua pada bersatu, sesuai dengan taglinenya, bersatu dalam kebersamaan,” ungkapnya apresiatif.
Langkah awal yang akan ditempuh yaitu melaksanakan konsolidasi sekaligus mendorong pembentukan kepengurusan DPC di 10 kabupaten/Kota se NTB.
Selain itu, pihaknya selaku salah satu pilar penegakan hukum, akan melaksanakan silaturahmi dalam rangka memperkuat sinergitas antara KAI di NTB dengan lembaga penegakan hukum negara.
“Ancaman pidana 5 tahun ke atas, tersangka wajib didampingi pengacara. Jadi kami akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Kami ingin tidak ada lagi kriminalisasi advokat dalam menjalankan profesinya,” tegasnya.
“Dahulunya kan ada MoU antara Polda NTB dengan KAI. Sinergitas seperti itu yang kami harapkan ke depannya. Apalagi di KAI ini ada Profesor Sufmi Dasco sebagai penasehat dan pengawas kami,” sambungnya.
KAI pada level pusat, kata Dr Lalu Anton, telah menjalin kerja sama sekaligus MoU dengan sejumlah lembaga,kementerian, serta BUMN. Sehingga ke depan dia berharap, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi DPD KAI NTB.
Sementara itu, Sekretaris DPD KAI NTB, Eddy Kurniady, SH., kembali menekankan, persatuan bersama para senior di dalam organisasi itu penting. Sehingga melalui Forum Advokat KAI yang sebelumnya telah terbentuk.
“Kita ada lanjutkan Forum Advokat KAI. Melalui forum ini, para senior kami akan dilibatkan dalam setiap kegiatan,” tegasnya.
Berkaitan dengan MoU bersama pemerintah daerah, BUMD, dan pihak swasta, tambah Eddy, konsep dari sisi hukumnya kemungkinan besar akan disamakan dengan DPP KAI. “Pada intinya modelnya sama seperti pusat,” jelasnya.